PANDEGLANG,SL– Lemahnya pengawasan proyek pembangunan yang dibiayai dari dana pemerintah,
membuat Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati
Pandeglang, Entjep Munajat angkat
bicara. Dirinya meminta Pemkab Pandeglang untuk tegas terhadap pengawasan dan
pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dana pemerintah. Karena menurutnya, selama
ini kinerja pengawas proyek dinilai lemah, hal itu terlihat dari banyaknya
hasil pekerjaan yang tidak maksimal.
Padahal, kata dia, dalam setiap proyek pemerintah dianggarkan dana untuk konsultan proyek, namun hal itu ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. “Berdasarkan hasil pemeriksaan kami di Pansus LKPj menemukan banyak kegiatan yang melibatkan pengawas proyek. Namum ternyata hasil pekerjaanya tidak sesuai dengan harapan,” kata dia, Senin (23/4).
Dikatakannya, saat ini pengawasan yang dilakukan oleh konsultan proyek dinilai sangat lemah. Terbuktui, dengan banyaknya kegiatan yang melibatkan pengawas atau konsultan kurang maksimal. Idealnya, tambah ia, pihak konsultan melakukan pengawasan atas proyek yang dikerjakan oelh para kontraktor “Untuk merubah hal itu perlu ketegasan dari kepala daerah. Jangan sampai konsultan tidak melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya,” tukas dia.
Dirinya mencontohkan, pekerjaan pembangunan jalan di satu lokasi, dipastikan ada konsultan pengawas. Ketika kontraktor tidak mengerjakan sesuai dengan spesifikasi, idealnya konsultan memberikan teguran. Dengan demikian, kontraktor tidak sembarangan bekerja, namun kenyataannya hal itu tidak dilakukan dengan baik.
Lanjutnya, perencanaan pembangunan daerah juga dinilai masih kurang maksimal. Hal itu terbukti banyak perencanaan pembangunan yang hasilnya tidak sesuai harapan. Harusnya, dalam setiap perencanaan pembangunan dilakukan secara matang agar hasilnya pun lebih maksimal.
Beberapa waktu lalu, Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi juga pernah mengeluhkan peran konsultan pengawas yang tidak maksimal dalam bekerja. Hal ini terbukti dengan banyaknya kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor tidak maksimal. Bahkan, menurut bupati ada pula proyek yang baru selesai dikerjakan ternyata kembali rusak. (ARI)
Padahal, kata dia, dalam setiap proyek pemerintah dianggarkan dana untuk konsultan proyek, namun hal itu ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. “Berdasarkan hasil pemeriksaan kami di Pansus LKPj menemukan banyak kegiatan yang melibatkan pengawas proyek. Namum ternyata hasil pekerjaanya tidak sesuai dengan harapan,” kata dia, Senin (23/4).
Dikatakannya, saat ini pengawasan yang dilakukan oleh konsultan proyek dinilai sangat lemah. Terbuktui, dengan banyaknya kegiatan yang melibatkan pengawas atau konsultan kurang maksimal. Idealnya, tambah ia, pihak konsultan melakukan pengawasan atas proyek yang dikerjakan oelh para kontraktor “Untuk merubah hal itu perlu ketegasan dari kepala daerah. Jangan sampai konsultan tidak melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya,” tukas dia.
Dirinya mencontohkan, pekerjaan pembangunan jalan di satu lokasi, dipastikan ada konsultan pengawas. Ketika kontraktor tidak mengerjakan sesuai dengan spesifikasi, idealnya konsultan memberikan teguran. Dengan demikian, kontraktor tidak sembarangan bekerja, namun kenyataannya hal itu tidak dilakukan dengan baik.
Lanjutnya, perencanaan pembangunan daerah juga dinilai masih kurang maksimal. Hal itu terbukti banyak perencanaan pembangunan yang hasilnya tidak sesuai harapan. Harusnya, dalam setiap perencanaan pembangunan dilakukan secara matang agar hasilnya pun lebih maksimal.
Beberapa waktu lalu, Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi juga pernah mengeluhkan peran konsultan pengawas yang tidak maksimal dalam bekerja. Hal ini terbukti dengan banyaknya kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor tidak maksimal. Bahkan, menurut bupati ada pula proyek yang baru selesai dikerjakan ternyata kembali rusak. (ARI)





